Sabtu, 10 Maret 2018

Jadwal Bus Mgi Bandung-Leuwiliang dan sebaliknya

Temen2 saya sedikit berbagi mengenai Jadwal Bus Mgi dari leuwiliang menuju ke bandung ataupun bandung menuju leuwiliang.

-Bus Mgi dari bandung mulai pukul 05.15 dan terakhir 19.00

05.15
06.00
1/jam sekali
13.00
13.45
14.30
15.15
16.00
16.45
17.30
18.15
19.00
-Bus mgi dari Leuwiliang mulai pukul 04.30 dan terakhir 16.30

04.30
05.15
06.00
06.45
07.30
08.15
09.00
09.45
10.30
11.15
12.00
12.45
13.30
14.15
15.00
15.45
16.30

Bagi teman2 yang akan naik di sekitar kampus IPB dramaga, Bogor dan Jalan Yasmin,atau Jl soleh iskandar silahkan disesuaikan saja kalau dari leuwiliang ke kampus IPB sekitar 30 menit, tapi kalo macet bisa lebih.

Ongkos bus Mgi bandung - Leuwiliang Rp. 70.000,-
Jika ada yang perlu di tanyakan silahkan.

Terima kasih semoga bermanfaat.

Selasa, 27 Februari 2018

Pembentukkan Karakter Anti-Korupsi



PRAMAKALAH KELOMPOK

Pembentukkan Karakter Anti-Korupsi untuk Membangun Citra Negara Agraris dengan Terlaksananya Kemandirian Pangan

Oleh Kelompok 10 :
1. Nabilah Prabawati ‘Aini (A24140017)
2. Yeshika Ayucitra Cendana (B04140065)
3. Louisa Intan Aryani (B04140084)
4. Rafli Luhur Budi Utomo (C24140056)
5. Nevi Veni Riantin (E24140004)
6. Alifia Tamima Mawar Hadi Putri (E44140090)

Pembimbing :
Kelas : Jum’at, 09.00-10.40 WIB
Ruang : 2.03

Direktorat Tingkat Persiapan Bersama
Institut Pertanian Bogor
2015




BAB I
PENDAHULUAN

1.1  Latar Belakang
Indonesia adalah negara agraris dimana sebagian besar penduduknya hidup dari hasil bercocok tanam atau bertani, sehingga pertanian merupakan sektor yang memegang peranan penting dalam kesejahteraan hidup penduduk Indonesia. Negara agraris merupakan negara yang kaya akan hasil pertanian, kehutanan, perkebunan, peternakan, dan perikanan. Kondisi alam Indonesia memberikan peluang bagi sebagian besar masyarakat Indonesia untuk melakukan kegiatan usaha di bidang pertanian maupun yang berkaitan dengan sektor pertanian. Hal ini menyebabkan bidang pertanian harus dapat memacu diri untuk dapat meningkatkan produk pertaniannya, khususnya produk pertanian tanaman pangan.
Dalam konteks pertanian umum, Indonesia memiliki potensi yang luar biasa. Kelapa sawit, karet, dan coklat produksi Indonesia mulai bergerak menguasai pasar dunia. Namun, dalam konteks produksi pangan memang ada suatu keunikan. Meski menduduki posisi ketiga sebagai negara penghasil pangan di dunia, hampir setiap tahun Indonesia selalu menghadapi persoalan berulang dengan produksi pangan terutama beras. Negara Indonesia memiliki peran penting sebagai produsen bahan pangan di mata dunia. Indonesia adalah produsen beras terbesar ketiga di dunia setelah China dan India. Sedangkan Vietnam dan Thailand yang memiliki hasil produksi beras lebih sedikit dari Indonesia, justru merupakan negara eksportir beras.
Selain beras, bahan pokok lainnya seperti kedelai, tepung, cabai, bawang merah, singkong, daging sapi dan hortikultura pun harus diimpor dari luar negeri. Hal ini sangat memprihatinkan, mengingat Indonesia merupakan negara agraris yang kaya akan sumber daya alam yang melimpah.
Indonesia sering kali tidak mampu mencukupi kebutuhan pangannya dan cenderung melakukan impor yang justru menimbulkan tindakan-tindakan penyelewengan seperti  korupsi. Korupsi merupakan sebuah masalah pelik yang tiada habisnya diperbincangkan di negeri rupiah ini. Mulai dari pemahaman mengenai apa itu korupsi, bentuk-bentuk tindakan korupsi sampai pada sanksi hukum tindakan korupsi. Namun, perbincangan dari waktu ke waktu itu belum berbuah maksimal. Masih sangat mudah dijumpai praktek-praktek korupsi di lingkungan sekitar. Bahkan sejujurnya, korupsi sudah dilakukan secara terang-terangan dan sangat merugikan rakyat.
1.2 Tujuan
       Tujuan dari penulisan makalah ini adalah untuk mendeskripsikan citra negara Indonesia sebagai negara agraris dalam kemandirian pangan, menciptakan pribadi anti-korupsi untuk kemandirian pangan, serta mengetahui cara pembentukan karakter anti-korupsi.
1.2  Pembatasan masalah
Agar penulisan lebih fokus dan tidak meluas dari pembahasan yang dimaksud, dalam makalah ini penulis membatasinya pada ruang lingkup citra negara Indonesia sebagai negara agraris dalam kemandirian pangan, pentingnya pembentukan karakter anti-korupsi, cara menerapkan pembentukan karakter anti-korupsi sejak dini, dan pengaruh pembentukan karakter anti-korupsi terhadap pemulihan citra negara agraris.
1.4 Pengertian














BAB II
PERMASALAHAN

2.1  Permasalahan Umum
Sebelum mengalami krisis ekonomi tahun 1998, Indonesia merupakan negara yang sempat menjadi model pembangunan ekonomi yang bekelanjutan khususnya untuk Negara sedang berkembang dengan pertumbuhan ekonomi yang cukup baik. Sebagai negara yang disebut-sebut sebagai negara agraris, sudah pasti sektor pertanianlah yang menjadi sorotannya. Membangun pertanian adalah membangun citra dan kedaulatan Indonesia menuju kejayaan yang pernah disandang oleh Indonesia sebagai Negara agraris yang kuat, kaya dengan sumber daya dan hasil pertanian yang berkualitas tinggi di mata internasional. Sekarang yang menjadi persoalannya adalah bagaimana cara membangun dan membangkitkan gairah untuk membangun sektor pertanian tersebut.
Sesungguhnya pertanian merupakan bidang yang paling potensial dalam menyerap tenaga kerja. Persoalannya adalah bagaimana membuat pasar tenaga kerja pertanian tersebut diisi oleh orang-orang yang benar-benar potensial, mempunyai visi dan insting bisnis yang kuat sehingga dapat menggerakkan investasi besar di bidang pertanian. Persoalan tersebut harus dihadapi Indonesia untuk membuat pertanian menjadi ladang investasi dan jaminan masa depan yang menarik memang cukup berat. Sungguh ironis bahwa sekarang ini lebih mudah untuk menemukan apel Washington, jeruk dari China, beras dari Vietnam, dan lain-lain di pasar tradisional dibanding dengan menemukan produk buah eksotis lokal, misalnya sawo.
Dukungan dari pemerintah kepada para petani sangatlah kecil. Para petani dipaksa untuk bekerja terlalu keras, sementara disisi lain barang-barang impor sangat mudah ditemukan. Permasalahan ini membuat citra negara agraris yang dimiliki Indonesia menjadi hilang. Belum lagi adanya impor justru memperparah tindakan korupsi.


2.2  Permasalahan Khusus
Indonesia sebagai negara agraris diharapkan mampu memenuhi kebutuhan pangan warga negaranya dari produksi dalam negeri. Sebagai negara agraris, harusnya perkembangan pertanian di Indonesia maju. Kenyataanya, Indonesia masih mengimpor pangan dari luar negeri. Jadi, pernyataan bahwa negara Indonesia adalah negara agraris patut dipertanyakan.
Selain itu, maraknya kasus bahan pangan impor seperti beras Vietnam yang tidak lolos verifikasi dan apel dari Amerika Serikat yang mengandung bakteri berbahaya dengan mudahnya masuk Indonesia. Dalam kasus ini pejabat yang berwenang dalam bidang impor bahan pangan kinerjanya dipertanyakan. Siapa yang patut dipersalahkan? Pemerintah, lembaga hukum, ataukah dunia pendidikan yang belum mampu memberikan bekal ‘keberanian’ dan ‘kesetiaan’ akan kejujuran? Di sini pendidikan sering menjadi komponen yang paling disoroti.
Menyikapi fenomena korupsi yang marak terjadi. Pendidikan pun melakukan pembenahan-pembenahan untuk menjawab tantangan derasnya arus korupsi. Salah satu upaya yang dilakukan adalah perubahan kurikulum. Perubahan kurikulum yang gencar dibicarakan belakangan ini adalah masuknya pendidikan karakter antikorupsi pada tingkat pendidikan prasekolah hingga perguruan tinggi pada tahun ajaran 2011. Kurikulum tersebut, menurut Mendiknas, Muhammad Nuh, nantinya akan masuk dalam silabus-silabus mata pelajaran. Sedangkan pengajarnya adalah guru-guru yang telah diberi pelatihan bagaimana mengajarkan pendidikan karakter antikorupsi. Penyebaran pendidikan antikorupsi ini pun akan dilakukan secara bertahap.






BAB III
PEMBAHASAN

3.1  Citra Negara Indonesia sebagai Negara Agraris dalam Kemandirian Pangan
3.2  Pentingnya Pembentukan Karakter Antikorupsi
Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, arah pendidikan nasional dinyatakan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Namun, kata “cerdas” sering kali dianggap tidak mencakup aspek moralitas. Sejatinya istilah mencerdaskan meliputi penyempurnaan akal budi, nalar, watak, dan bahkan fisik. Perkembangan psikologi kognitif dewasa ini menunjukkan bahwa ranah kecerdasan yang sebelumnya seolah sebatas intelegensi (intelligence quotient/IQ), kini meluas hingga pada kecerdasan emosional (emotional quotient/EQ) dan kecerdasan spiritual (spiritual quotient/SQ). Malah Howard Gardner dalam bukunya yang berjudul ‘Multiple Intelligence’ memperkenalkan kecerdasan majemuk yang terdiri atas tujuh jenis intelegensi, yaitu intelegensi musik, kinestik, logis-matematis, linguistik, spasial, interpersonal, dan intrapensonal (dalam Tilaar, 2000).
Hasil jajak pendapat harian Seputar Indonesia terhadap 400 responden pada 27 Mei 2010 menunjukkan sebanyak 87% responden beranggapan perlunya memasukkan pendidikan antikorupsi dalam kurikulum. Keyakinan masyarakat juga relatif besar. Hampir 200 responden menyatakan keyakinannya bahwa pendidikan antikorupsi bisa berjalan efektif membendung perilaku korupsi di Indonesia (Djabbar, 2009).
3.3  Cara Menerapkan Pembentukan Karakter Antikorupsi Sejak Dini
Pendidikan antikorupsi bagi siswa mengarah pada pendidikan nilai, yaitu nilai-nilai kebaikan. Suseno (dalam Djabbar, 2009) berpendapat bahwa pendidikan yang mendukung orientasi nilai adalah pendidikan yang membuat orang merasa malu apabila tergoda untuk melakukan korupsi, dan marah bila ia menyaksikannya. Menurut Suseno, ada tiga sikap moral fundamental yang akan membuat orang menjadi kebal terhadap godaan korupsi. Ketiga sikap moral fundamental tersebut adalah kejujuran, rasa keadilan, dan rasa tanggung jawab.
Jujur berarti berani menyatakan keyakinan pribadi, menunjukkan siapa dirinya. Kejujuran adalah modal dasar dalam kehidupan bersama. Ketidakjujuran jelas akan menghancurkan komunitas bersama. Siswa perlu belajar bahwa berlaku tidak jujur adalah sesuatu yang amat buruk.
Adil berarti memenuhi hak orang lain dan mematuhi segala kewajiban yang mengikat diri sendiri. Magnis (dalam Djabbar, 2009) mengatakan bahwa bersikap baik tetapi melanggar keadilan, tidak pernah baik. Keadilan adalah tiket menuju kebaikan. Sikap moral yang selanjutnya dibutuhkan adalah rasa tanggung jawab. Tanggung jawab berarti teguh hingga terlaksananya tugas. Tekun melaksanakan kewajiban sampai tuntas. Misalnya, siswa diberi tanggung jawab mengelola dana kegiatan olahraga di sekolahnya. Rasa tanggung jawab siswa terlihat ketika dana dipakai seoptimal mungkin menyukseskan kegiatan olahraga.
Dalam tataran teori, pendidikan karakter antikorupsi diharapkan dapat menjanjikan bagi menjawab persoalan korupsi di Indonesia di masa mendatang. Namun dalam tataran praktik, seringkali terjadi bias dalam penerapannya. Tetapi sebagai sebuah upaya, pendidikan karakter antikorupsi haruslah sebuah program yang terukur pencapaiannya. Menurut Suratno, pendidikan karakter menjadi sangat penting diakibatkan oleh tiga hal:
a.    Secara umum, telah terjadi kemerosotan karakter bangsa ditandai oleh tingginya indeks korupsi, premanisme dan kekerasan.
b.    Dalam dunia pendidikan juga banyak kasus bullying, tawuran antar pelajar, kelemahan sistem kurikulum dan proses pembelajaran yang tidak kondusif bagi pembentukan karakter bangsa.
c.    Jokowi-JK sebagai presiden dan wakil presiden terpilih sejak kampanye sudah menegaskan perlunya revolusi mental terkait tiga hal utama kedaulatan politik, kemandirian ekonomi dan pangan, serta kepribadian dalam budaya.
Pentingnya pendidikan karakter ini juga seperti kutipan dari Presiden Soekarno bahwa tidak ada pembangunan bangsa tanpa pembangunan karakter bangsa. merumuskan UU No. 4/1950 bahwa pendidikan harus sesuai dengan tujuan negara dan perlunya nation and character building karena masyarakat Indonesia mengalami kerusakan mental yang parah akibat penjajahan. Tahun 1965 Soekarno memutuskan Pancasila sebagai dasar Sistim Pendidikan Nasional dan menjadi pelajaran wajib dari Sekolah Dasar sampai Pergurutan Tinggai. Keputusan ini lalu dipertegas Presiden Soeharto di tahun 1967.
Sejak terpilih beberapa bulan lalu Jokowi-JK sudah menegaskan perlunya revolusi mental. Di bidang pendidikan, hal ini sinkron dengan Pendidikan Karakter yang belum lama digodok kemendikbud terkait pelaksanaan kurikulum 2013 (K-2013). K-2013 yang relatif pelaksanaannya kacau balau, tapi secara konseptual mengandung menekanan pada aspek tidak hanya kognitif, tapi juga afektif, motorik dan social-skill sehingga bila dilaksanakan dengan baik dan benar bisa mendorong pembentukan karakter di sekolah.
Pusat Kurikulum Kemendikbud telah menyusun strategi pendidikan karekter ini, yang melalui empat hal yakni pembelajaran (teaching), keteladanan (modelling), penguatan (reinforcing) dan pembiasaan (habituating). Nilai-nilai dalam pendidikan karakter diambil dari empat sumber utama yakni: agama, budaya, Pancasila dan tujuan pendidikan. Kemendikbud juga telah menetapkan 18 nilai utama dalam pendidikan karakter yakni relijius, jujur, toleransi, disiplin, kerja-keras, mandiri, demokratis, ingin-tahu, semangat-kebangsaan, cinta-tanah-air, menghargai-prestasi, bersahabat/komunikatif, cinta-damai, gemar-membaca, peduli-lingkungan, peduli-sosial, dan tanggung-jawab.
Di level sekolah guru akan menjadi ujung tombak pelaksanaan pendidikan karakter karena mereka yang langsung berinteraksi dengan anak didik. Guru sesuai asal katanya di gugu (dipercaya) dan di tiru (menjadi tauladan) memegang peranan penting. Sayangnya profil guru baik dari profesionalitas, kompetensi, kesejahteraan dan pemerataan guru antara kota dan desa masih belum baik. Hal ini harus segera di perbaiki kemendikbud di bawah menteri baru Anies Baswedan.
3.4  Pengaruh Pembentukan Karakter Antikorupsi terhadap Kemandirian Pangan
Selain itu disadari bahwa bagaimanapun pendidikan karakter ini haru dalam koridor revolusi mental yang sudah digagas Jokowi-JK. Oleh karena itu, pendidikan karakter akan saling terkait dengan aspek lainnya dalam kehidupan bernegara seperti agama, budaya, sosial, politik dan sebagainya. Oleh karena itu pendidikan karakter di sekolah saja tidak cukup. Porsi yang besar justru dari keluarga dan masyarakat. Pembentukan karakter mensyaratkan sistim politik yang sehat, penegakkan hukum yang adil, kesejahteraan masyarakat yang makin merata dan penghargaan masyarakat atas nilai, norma dan konsititusi yang sudah disepakati bersama.
Joko Widodo, presiden Indonesia periode 2014-2019 juga menegaskan bahwa program pendidikan karakter tidak hanya akan dilaksanakan dalam dunia pendidikan kepada siswa dan generasi muda calon pemimpin bangsa. Namun, program pembentukan karakter khususnya pembentukan karakter antikorupsi akan dilaksanakan di dunia politik pemerintahan dengan target pejabat-pejabat di semua bidang. Dalam hal ini, khususnya pejabat atau wakil rakyat yang bertanggung jawab dalam bidang ekspor-impor dan bea cukai yang akhir-akhir ini dipertanyakan kinerjanya karena dengan mudahnya bahan pangan impor tidak layak yang masuk ke Indonesia, seperti beras asal Vietnam yang tidak lulus verifikasi dan apel dari Amerika Serikat yang mengandung bakteri berbahaya.
Dengan diterapkannya pembentukan karakter antikorupsi terhadap pejabat yang berwenang, diharapkan dapat memberantas adanya kasus korupsi maupun suap dalam hal impor bahan pangan. Hal ini juga diharapkan dapat meminimalisir impor bahan pangan dan dapat mewujudkan kemandirian pangan Indonesia. Dengan terwujudnya kemandirian pangan dapat membangun kembali citra negara Indonesia sebagai negara agraris.







BAB IV
PENUTUP

4.1  Kesimpulan
Meskipun Indonesia terkenal sebagai negara agraris namun kenyataannya Indonesia belum mampu memenuhi kebutuhan pangan negaranya dan masih menggantungkan bahan pangan impor dari negara asing. Maraknya kasus mudahnya bahan pangan impor yang tidak layak serta tidak lolos verifikasi masuk ke Indonesia, kinerja para pejabat terkait dipertanyakan. Dengan adanya program pembentukan karakter antikorupsi diharapkan dapat memberantas adanya korupsi bidang impor bahan pangan dan dapat memaksimalkan kemandirian pangan Indonesia. Dengan terwujudnya kemandirian pangan, maka citra bangsa Indonesia sebagai negara agraris akan terbagun kembali.
4.2  Saran
Saran yang penulis usulkan agar dapat memulihkan citra bangsa Indonesia sebagai negara agraris adalah:
a.       Pembentukan karakter khususnya pendidikan karakter antikorupsi tetap diterapkan dalam kurikulum pembelajaran agar generasi muda calon pengemban amanah banga mempunyai prinsip antikorupsi sejak dini.
b.      Meminimalisir impor bahan pangan dan mulai menyemarakkan program kemandirian pangan dengan memajukan pertanian Indonesia.
c.       Program pendidikan karakter antikorupsi tidak hanya dipelajari dalam jenjang pendidikan namun juga diberikan kepada pejabat maupun calon-calon pejabat yang berwenang dalam bidang impor bahan pangan agar kasus korupsi dan penyuapan impor bahan pangan dapat diminimalisir.

Praktikum ke 1 MK. Sosiologi Umum



MK. Sosiologi Umum                                                          Tanggal 17 februari 2015
Nama : Nevi Veni Riantin                                                 Ruang : CCR 2.15
NIM    : E24140004
Praktikum ke 1
Koalisi Masyarakat Minta DPD RI Suarakan Pembatalan Pelantikan
 Budi Gunawan
Oleh : Indra Akuntono dan Fidel Ali Permana

Nama Asisten :
1. Amanda  Yunita ( H34120124 )
2. Ratih Septiyanti ( H34120137 )



Ikhtisar
 Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi menemui Ketua DPD RI Irman Gusman di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/2/2015). Kedatangan koalisi masyarakat itu dimaksudkan untuk menyampaikan kegelisahan masyarakat akibat berlarut-larutnya polemik pergantian Kepala Kepolisian RI.
 Akibat pergantian ketua kapolri, kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi  menjadi  terhambat. Hambatan itu datang karena muncul ancaman dan teror terhadap penyidik KPK di tengah berjalannya proses penyidikan kasus dugaan korupsi dengan tersangka calon kepala Polri Komjen Budi Gunawan.


Emerson sebagai anggota Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi. Ia  berharap DPD RI dapat memberikan dorongan kepada Presiden Joko Widodo untuk segera mengakhiri polemik dan meminta pencalonan Budi Gunawan dibatalkan.  Irman akan memberikan dukungan penuh pada pemberantasan korupsi dan penyelesaian polemik KPK-Polri.
   Sumber : Kompas.com
Analisis
 1. Manusia adalah aktor sosial
·         Irman Gunawan sebagai ketua DPD.
·         Emerson Yuntho sebagai anggota Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi.
·         Presiden Joko Widodo yang berhak membatalkan dan mengganti kapolri yang baik.
·         Budi Gunawan sebagai calon kepala kapolri RI yang diduga kasus korupsi.

2. Manusia membentuk pola – pola sosial
·         Kedatangan koalisi masyarakat itu dimaksudkan untuk menyampaikan kegelisahan masyarakat akibat berlarut-larutnya polemik pergantian Kepala Kepolisian RI.
·          Akibat pergantian ketua kapolri kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi terhambat.
3. Individu–individu manusia tergantung satu sama lain untuk bertahan( survival)
·          Emerson berharap DPD RI dapat memberikan dorongan kepada Presiden Joko Widodo untuk segera mengakhiri polemik dan meminta pencalonan Budi Gunawan dibatalkan.
·         Irman akan memberikan dukungan penuh pada pemberantasan korupsi dan penyelesaian polemik KPK-Polri.

Jadwal Bus Mgi Bandung-Leuwiliang dan sebaliknya

Temen2 saya sedikit berbagi mengenai Jadwal Bus Mgi dari leuwiliang menuju ke bandung ataupun bandung menuju leuwiliang. -Bus Mgi dari band...